[Locusonline.co, BANDUNG] – Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Laswi Heritage, Rabu (10/12), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen transformatif kota ini untuk menjadi kota inklusif yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia yang adil dan merata.
Dalam pidatonya, Farhan mendefinisikan ulang makna kemajuan sebuah kota. "Kota yang maju bukan hanya kota yang membangun infrastrukturnya, tetapi yang mampu memastikan seluruh warganya merasakan manfaat pembangunan secara adil," tegasnya.
Pernyataan ini menjadi landasan filosofis kebijakan Kota Bandung yang melihat penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai mitra strategis pembangunan. Farhan menekankan, "Sahabat-sahabat disabilitas adalah mitra pembangunan. Mereka punya kapasitas, kreativitas, dan kontribusi besar untuk memajukan kota ini."
Regulasi, Anggaran, dan Program Berkelanjutan
Komitmen Bandung dirancang untuk melampaui retorika seremoni tahunan. Farhan menyatakan, "Inklusi bukan hanya slogan tahunan. Ini agenda jangka panjang yang kita dorong lewat regulasi, program, anggaran, dan keberpihakan nyata di lapangan."
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial dan sektor terkait telah menyusun strategi multidimensi:
1. Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik
- Infrastruktur Publik: Percepatan penyediaan jalan, trotoar, dan transportasi umum yang aksesibel bagi pengguna kursi roda dan disabilitas fisik.
- Fasilitas Publik: Adaptasi gedung pemerintahan, sekolah, puskesmas, dan ruang publik dengan rampa, guiding block, dan penanda braile.
- Akses Informasi: Pengembangan layanan informasi publik dalam format mudah diakses (audio, braile, bahasa isyarat) untuk disabilitas sensorik.
2. Pemenuhan Hak Dasar dan Pemberdayaan
- Pendidikan Inklusif: Penguatan sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan belajar disabilitas di sekolah reguler.
- Ketenagakerjaan Inklusif: Advokasi kuota kerja dan pelatihan vokasi khusus untuk meningkatkan partisipasi disabilitas di pasar tenaga kerja.
- Layanan Kesehatan: Penguatan layanan kesehatan primer yang ramah disabilitas, termasuk deteksi dini dan rehabilitasi.
3. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi
- Dialog Berkelanjutan: Membangun mekanisme konsultasi permanen dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam perencanaan kebijakan.
- Peningkatan Kapasitas: Pendampingan bagi OPD dan komunitas untuk memperkuat advokasi mandiri.
Tantangan dan Pendekatan Kolaboratif
Farhan mengakui bahwa jalan menuju kota inklusif penuh tantangan, namun justru dijadikan momentum perbaikan. "Tantangan justru memacu kami untuk terus memperbaiki diri, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang dialog yang lebih luas. Kebijakan yang baik hanya lahir dari keberanian mendengar dan memahami," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menjelaskan bahwa kegiatan HDI 2025 bertujuan meningkatkan kesadaran inklusi sosial, menghilangkan stigma, dan mengadvokasi hak-hak disabilitas. "Kami ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas bisa berkarya tanpa hambatan, mendapatkan perlakuan setara, dan merasa menjadi bagian penuh dari masyarakat," jelas Yorisa.
