"KMP Tekan KPK Bongkar Dugaan Skandal DBHP Purwakarta 2016–2018, LPSK Mulai Investigasi Perlindungan Pelapor"
LOCUSONLINE, PURWAKARTA - Komunitas Madani Purwakarta (KMP) kembali menegaskan komitmen untuk mengungkap dugaan skandal Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Purwakarta tahun 2016–2018, yang dinilai sarat penyimpangan dan berpotensi merugikan negara. KMP menyatakan tidak ada ruang kompromi terhadap siapa pun pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik tersebut.
“KMP tidak akan mundur. Dugaan skandal DBHP harus dibuka seterang-terangnya, dan KPK harus bertindak tanpa kompromi,” tegas perwakilan KMP.
Sebagai upaya melindungi pelapor dan pemberi keterangan, KMP sebelumnya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Melalui Surat R-8585/4.1.PPP/LPSK/11/2025, LPSK menyatakan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil dan masuk tahap penelaahan materiil serta investigasi.
Tim LPSK telah menghubungi KMP untuk menjadwalkan pertemuan langsung sebagai bagian dari klarifikasi data dan keterangan, verifikasi risiko terhadap pelapor, serta pendalaman informasi seputar dugaan penyimpangan DBHP.
“Kami meminta waktu bertemu Bapak sebagai tindak lanjut permohonan perlindungan,” tulis tim LPSK via pesan resmi.
KMP menilai langkah cepat LPSK menunjukkan bahwa dugaan skandal DBHP memiliki urgensi tinggi dan menyimpan risiko nyata terhadap pihak yang memberi kesaksian.
