Pengalaman Kabupaten Lumajang menjadi contoh konkret. Program MBG di sana tak hanya mengisi piring siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga membuka lapangan kerja dari dapur hingga rantai pasok. Namun Bupati Lumajang Indah Amperawati mengingatkan satu hal krusial program bagus akan rusak jika dijalankan tanpa integritas.
“Jangan sampai dikhianati,” katanya. Kalimat pendek, tapi maknanya panjang. MBG bukan sekadar urusan gizi, melainkan juga kepercayaan publik.
Baca Juga : Bupati Lamteng Dari Balai Desa ke Gedung Merah Putih Cuma Modal Koper Biru?
Indah bahkan membuka kanal pengaduan langsung ke nomor pribadinya. Guru, siswa, siapa pun boleh melapor. Alasannya sederhana dan realistis: satu masalah kecil yang dibiarkan bisa viral dan merusak citra program nasional. Teguran diberikan cepat, tanpa menunggu birokrasi berlapis. Jika tak beres, sanksi menunggu.
Dari 93 kuota SPPG di Lumajang, baru 33 yang beroperasi. Angka ini menegaskan satu pesan: lebih baik sedikit tapi layak, daripada banyak tapi bermasalah. Keppres 28/2025 memberi sinyal jelas bahwa MBG bukan lomba cepat-cepatan membuka dapur, melainkan soal memastikan setiap piring aman, bersih, dan benar-benar bergizi.
Pada akhirnya, penguatan peran kepala daerah adalah pengakuan bahwa program pusat tak bisa hidup tanpa pengawasan lokal yang tegas. MBG bukan sekadar bagi-bagi makan, tapi soal tata kelola, disiplin, dan keberanian menghentikan yang salah.
Karena dalam urusan gizi anak bangsa, yang setengah matang bukan cuma makanan tapi juga pengawasannya.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
