“Keluarga baru itu sekarang handphone. Kita tidak anti-teknologi, tapi jangan sampai teknologi yang mengatur kita. Teknologi harus membantu, bukan mengambil alih peran keluarga,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Kebijakan GEMAR ini mulai direspons pemerintah daerah. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok yang lebih dulu menerbitkan edaran imbauan agar ayah mengambil rapor anak.
“Kami mengapresiasi langkah Wali Kota Depok. Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 14 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor,” ujar Isyana.
Ia menegaskan bahwa pengasuhan anak bukan tugas satu pihak. Ayah dan ibu perlu hadir bersama, terutama dalam momen penting pendidikan.
“Kehadiran ayah, termasuk saat pengambilan rapor, sangat penting untuk membangun komunikasi antara orang tua dan guru serta mendukung tumbuh kembang anak secara utuh,” tambahnya.
Isyana menjelaskan, SE Nomor 14 Tahun 2025 ini diinisiasi oleh Kemendukbangga/BKKBN dan mulai berlaku 1 Desember 2025. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota.
Harapannya, gerakan ini tidak berhenti sebagai imbauan administratif, tetapi menjadi gerakan nasional yang mengembalikan peran ayah ke ruang-ruang penting kehidupan anak.
Pesan kebijakan ini sederhana tapi tegas: rapor anak jangan cuma dibaca lewat foto di grup WhatsApp keluarga ayah diminta hadir, duduk, dan mendengar langsung.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
