Untuk menghindari dugaan-dugaan yang tidak mendasar, maka GLMPK meminta informasi ke Diskanak Garut terkait kegiatan, anggaran, dan bantuan-bantuan serta dokumen lainnya. Namun Ridwan sangat menyayangkan, karena sampai saat ini surat yang ia kirim ke Diskanak Garut tidak ditanggapi.
“Sesuai dengan aturan dan mekanisme yang di atur dalam UU Keterbukaan Informasi Pubik, jika surat yang kami sampaikan ke Diskanak Garut tidak ditanggapi sampai dengan 30 hari, maka kami diperkenankan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jabar,” tandas Ridwan.
Sebagaimana penjelasannya kepada sejumlah media, Ridwan menegaskan, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada angka 7 yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”, maka lembaga GLMPK ingin berperan aktif, yakni dengan melakukan pengawasan secara faktual.
“Dikarenakan GLMPK telah menemukan adanya dugaan potensi penyalahgunaan pemberian bantuan. Kehadiran kami ke KIP Jabar sebagai bentuk pengawasan secara faktual,” tandasnya.
Ridwan menambahkan, peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
“Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Ini dasar kami mengajukan gugatan sengketa informasi ke KIP Jabar,” jelasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
