Baca Juga : Hakim Tolak Eksepsi PT. UNI dan PT. SSI, GLMPK: Kalau Merasa Benar Buktikan di Pengadilan
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Garut, Ema Rismayanti, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan kompetensi pengelola keuangan daerah, khususnya dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh camat, kasubag keuangan kecamatan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Garut. Untuk mempertebal “tameng regulasi”, BPKAD menghadirkan narasumber dari tiga instansi strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Kejaksaan Negeri Garut, dan KPP Pratama Garut.
Materi yang disajikan pun lengkap, mulai dari teknis pelaporan keuangan, pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD, hingga kewajiban perpajakan dalam setiap transaksi anggaran.
Lewat pembekalan lintas regulasi dan hukum ini, Pemkab Garut berharap pengelolaan APBD ke depan tak hanya rapi di atas kertas, tapi juga aman dari jerat masalah. Pesannya jelas: APBD itu uang negara, bukan ruang eksperimen. Salah kelola, risikonya bukan sekadar ditegur bisa naik kelas ke urusan hukum.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
