LOCUSONLINE, PANGANDARAN – Kabupaten Pangandaran tampaknya berhasil menjual diri sebagai destinasi wisata unggulan. Pantai dipoles, baliho promosi ditegakkan, agenda pariwisata diramaikan. Sayangnya, satu sektor krusial justru luput dari perhatian perlindungan anak.
Rentetan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan pria paruh baya mulai dari guru ngaji, kepala sekolah, hingga kakek menjadi alarm keras bahwa ada yang salah dalam sistem pengawasan sosial dan kebijakan perlindungan anak di Pangandaran.
Pertanyaannya sederhana tapi pedih ke mana Pemda selama ini?
Secara struktural, Pangandaran memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AKB). Namun di lapangan, kasus demi kasus muncul dengan pola yang nyaris sama: pelaku dari lingkungan dekat, korban anak di bawah umur, dan trauma berkepanjangan.
Modus “transfer ilmu”, “merayakan ulang tahun”, hingga “main ke rumah teman” terus berulang. Ini bukan lagi sekadar kejahatan individual, melainkan kegagalan pencegahan sistemik.
Jika program perlindungan anak berjalan efektif, seharusnya ada:
- edukasi massif ke keluarga dan sekolah,
- sistem deteksi dini di lingkungan,
- dan ruang aman bagi anak untuk melapor tanpa rasa takut.
Baca Juga : Hakim Tolak Eksepsi PT. UNI dan PT. SSI, GLMPK: Kalau Merasa Benar Buktikan di Pengadilan
Faktanya, kasus justru terbongkar setelah anak sakit, warga curiga, atau penginapan digerebek. Negara selalu datang belakangan.
Lebih ironis lagi, sebagian pelaku berasal dari dunia pendidikan ruang yang seharusnya paling steril dari kekerasan seksual.
Ketika seorang kepala sekolah bisa leluasa membawa lima remaja ke penginapan, lengkap dengan miras dan obat kuat, publik berhak bertanya di mana pengawasan Dinas Pendidikan?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
