Apakah evaluasi integritas pendidik hanya berhenti di administrasi dan sertifikat?
Apakah pengawasan moral dan psikologis pendidik dianggap urusan pribadi semata?
Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tapi ruang aman. Ketika figur pendidik justru berubah menjadi ancaman, maka yang runtuh bukan hanya moral individu, melainkan otoritas sistem pendidikan itu sendiri.
Rentetan kasus ini seharusnya cukup untuk menetapkan satu status tak resmi Darurat Kekerasan Seksual Anak. Namun hingga kini, belum terdengar langkah luar biasa dari Pemda Pangandaran selain respons normatif pasca-kejadian.
Belum terlihat:
- audit menyeluruh terhadap lembaga pendidikan dan keagamaan informal,
- penguatan perlindungan anak berbasis desa,
- maupun kebijakan tegas yang menyentuh akar masalah relasi kuasa dan pengawasan sosial.
Jika Pemda hanya hadir saat kasus viral, maka anak-anak Pangandaran akan terus menjadi korban berikutnya dalam daftar panjang kejahatan seksual.
Pangandaran boleh bangga dengan pantainya. Tapi daerah ini tak akan pernah layak disebut ramah keluarga jika anak-anaknya tumbuh dalam ancaman predator yang bersembunyi di balik status sosial.
Kekerasan seksual terhadap anak bukan sekadar urusan polisi dan pengadilan. Ini adalah cermin kelalaian kebijakan, lemahnya pengawasan, dan absennya keberpihakan nyata negara terhadap korban.
Jika Pemda, DP3AKB, dan Dinas Pendidikan terus berjalan di jalur rutinitas, maka satu hal pasti:
yang dipromosikan tetap wisata, yang dikorbankan tetap anak-anak.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
