LOCUSONLINE, BANDUNG – Di saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat rajin berbicara soal peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan SDM menyambut industri, ruang-ruang kelas justru menghadapi krisis paling mendasar: kekurangan guru. Fakta ini disorot langsung Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Yomanius Untung, yang menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras bagi Pemda dan OPD terkait.
Yomanius menegaskan, persoalan ketersediaan dan distribusi guru di jenjang SMA, SMK, hingga SLB bukan lagi isu teknis, melainkan masalah struktural yang dibiarkan menumpuk. Penyebabnya berlapis: guru beralih jadi kepala sekolah, gelombang pensiun massal sejak 2025 hingga 2027, serta kebijakan pembatasan penerimaan guru baru yang tak diimbangi solusi nyata.
“Ini sudah serius. Kita tidak bisa bicara peningkatan kualitas pendidikan kalau gurunya saja tidak cukup,” ujar Yomanius, Sabtu (27/12/2025).
Krisis itu makin telanjang ketika banyak sekolah dipaksa bertahan dengan skema darurat. Penempatan guru PPPK yang tidak sesuai sekolah asal memicu kekosongan di sejumlah satuan pendidikan. Akibatnya, guru harus mengajar lintas mata pelajaran yang tidak linier dengan latar belakang keilmuannya, bahkan dengan beban kerja mencapai delapan jam per hari.
“Kualitas pembelajaran jelas terdampak. Guru kelelahan, murid di jam-jam akhir hanya dapat sisa energi,” katanya. Melansir berita IDN TIMES Jabar
Baca Juga : UMSK Jabar Akhirnya “Damai di Medsos” Dedi Mulyadi Klaim Dialog Selesai, Buruh Masih di Jalan
Ironisnya, kondisi ini terjadi saat Pemda Jawa Barat gencar mempromosikan narasi transformasi pendidikan. Yomanius mengingatkan, mulai 2027 Jawa Barat diklaim akan beralih dari sekadar akses pendidikan menuju peningkatan kualitas. Namun tanpa data akurat dan kebijakan distribusi guru yang beres, narasi itu dinilai hanya slogan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
