“Di akhir tahun, Pemkab Garut kembali bicara evaluasi dan rencana perbaikan. Namun publik mencatat satu pola lama kemiskinan naik, evaluasi menyusul; rakyat terhimpit, laporan menyusul; tahun berganti, pola tetap sama.”
LOCUSONLINE, GARUT – Menutup tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Garut justru meninggalkan warisan yang sulit ditutupi dengan baliho capaian kinerja. Angka kemiskinan melonjak hingga 66,5 persen, sebuah rekor sosial yang menampar keras wajah birokrasi daerah. Di tengah klaim pemulihan ekonomi nasional, Garut tampil sebagai anomali laporan optimistis di podium, kenyataan pahit di dapur warga.
Angka tersebut bukan sekadar statistik tahunan. Ia menjadi indikator telanjang bahwa arah kebijakan Pemkab Garut di bawah kendali Bupati dan dieksekusi oleh SKPD gagal menembus persoalan paling mendasar: kesejahteraan rakyat. Ketika kemiskinan membengkak, publik berhak bertanya siapa yang bekerja dan siapa yang sekadar hadir di apel.
Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, menyebut lonjakan kemiskinan ini sebagai bukti kemiskinan struktural yang dipelihara oleh kebijakan setengah matang.
“Ini bukan soal masyarakat tidak mau bekerja. Ini soal pemerintah daerah tidak membangun sistem yang memungkinkan rakyat naik kelas. Akses modal terbatas, pasar tidak ramah, dan kebijakan daerah tidak progresif,” kata Yadi, Selasa (30/12/2025).
Baca Juga : Tagih Kredit Rame-rame, Damai Kok Berasa Demo, Polisi Cap “Matel” Preman
Menurut Yadi, tanggung jawab terbesar berada di tangan kepala daerah dan SKPD teknis yang selama ini mengelola anggaran, menyusun program, dan menentukan prioritas pembangunan. Jika hasil akhirnya justru kemiskinan massal, maka yang perlu dievaluasi bukan warga melainkan meja rapat di kantor pemerintahan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
