Sektor agraris yang kerap dijadikan narasi unggulan Garut pun dinilai gagal dilindungi secara serius. Petani tetap terjepit biaya produksi, ketergantungan pupuk, dan harga jual yang ditentukan pasar, sementara intervensi pemerintah lebih sering berhenti di seminar, sosialisasi, dan foto kegiatan.
Lebih jauh, Yadi mempertanyakan efektivitas APBD Garut yang tiap tahun disahkan dengan penuh seremoni.
“Jika anggaran besar tapi kemiskinan justru melonjak, artinya belanja daerah tidak menyentuh masalah inti. Terlalu banyak program administratif dan seremonial, terlalu sedikit kebijakan yang benar-benar mengubah hidup warga,” ujarnya.
Baca Juga : Eksepsi Mental, Sidang Jalan Terus: Gugatan PT. UNI dan PT. SSI di Garut Resmi Naik Kasta
Situasi ini menempatkan Bupati Garut dan seluruh SKPD pada satu pertanyaan mendasar apakah mereka memimpin perubahan, atau sekadar mengelola rutinitas birokrasi? Sebab kemiskinan sebesar ini tidak lahir dalam semalam, melainkan tumbuh subur di tengah kebijakan yang nyaman bagi pejabat, tapi sunyi manfaat bagi rakyat.
Di akhir tahun, Pemkab Garut kembali bicara evaluasi dan rencana perbaikan. Namun publik mencatat satu pola lama kemiskinan naik, evaluasi menyusul; rakyat terhimpit, laporan menyusul; tahun berganti, pola tetap sama.
Angka 66,5 persen kini menjadi cermin besar di hadapan Bupati dan SKPD. Pertanyaannya tinggal satu: apakah cermin itu akan dipakai untuk bercermin, atau justru disimpan agar tidak mengganggu pidato pembangunan tahun depan?*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
