LOCUSONLINE, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memasuki fase “hidup prihatin” pada 2026. Penyebabnya bukan tren minimalis, melainkan ruang fiskal APBD yang menyusut nyaris Rp3 triliun setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil pajak sebesar Rp2,458 triliun, ditambah warisan proyek 2025 senilai hampir Rp600 miliar yang baru bisa dibayar awal tahun ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, kondisi tersebut membuat Pemprov Jabar harus memutar otak sekaligus mengencangkan ikat pinggang birokrasi. Beban lama pun ikut menyapa, mulai dari cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar dengan bunga sekitar Rp50 miliar per tahun, hingga biaya rutin yang tak bisa mengelak.
“Masih ada kewajiban membiayai Bandara Kertajati sekitar Rp100 miliar per tahun, Masjid Al Jabar Rp50 miliar, serta tunggakan BPJS Kesehatan yang tersisa Rp300 miliar,” ujar Dedi, Selasa (6/1/2026).
Dengan daftar tagihan yang lebih panjang dari nota belanja akhir bulan, Pemprov Jabar memilih jalan penghematan total. Lampu-lampu di gedung pemerintahan dipadamkan, kegiatan seremonial dipersempit hanya dua agenda sakral 17 Agustus dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sementara acara lain diminta legowo menyingkir.
Penghematan juga menyentuh meja tamu. Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp3,5 miliar per tahun kini dipangkas drastis menjadi Rp500 juta. Konsekuensinya, tamu yang bertandang ke kantor Pemprov Jabar cukup disuguhi air putih jernih, transparan, dan tanpa gula, selaras dengan semangat anggaran.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
