“Saya menduga berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat kang. Katanya, semua provider yang menjual jasa layanan internet, baru mendapatkan rekomendasi dari Bidang tertentu di salah satu dinas. Sehingga keberadaan provider ini diduga kuat belum memberikan PAD untuk Pemkab Garut,” katanya.
Sumber pun memberikan salinan persayaratan yang harus dimiliki setiap provider, agar bisa melaksanakan operasionalnya di setiap wilayah, termasuk di Garut.
“Ada aturannya kang, namanya perizinan PB UMKU. Setidaknya ada 10 syarat yang harus dimiliki setiap provider,” katanya sambil mengirimkan formulir PB UMKU.
Sementara sumber lain mengatakan, nama-nama provider yang terdaftar di Diskominfo Kabupaten Garut terdiri dari 12 provider yang terdiri dari L, M, F, 3, C, X, B, belum diketahui, belum diketahui, T dan I.
“Dari 12 nama provider satu diantaranya tanpa nama, dan dua lainnya belum diketahui nama providernya,” ungkapnya.
Pantauan wartawan di lapangan. Bukan hanya sepanjang jalan perkotaan, namun tiang-tiang dan kabel internet sudah menjamur di mana-mana. Bahkan sudah terpasang di gang-gang sempit dan blok-blok perumahan tanpa diketahui provider mana saja. Wartawan pun belum melakukan konfirmasi ke semua provider yang datanya sudah dikantongi pihak redaksi.
Salah satu warga pengguna layanan internet di salah satu desa di Kabupaten Garut mengaku sudah berlangganan internet kepada salah satu penyedia jasa di sekitar rumahnya. Dari penawaran 100 Mbs, ia hanya mengambil yang 50 Mbs dengan angsuran Rp 200 ribu per bulan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
