Sebagai resep penyembuh, KDM membeberkan strategi 2026:
- Sinergi Provinsi–Desa: Pemprov Jabar akan menurunkan armada mobil molen hingga pelosok.
- Dana Desa Difokuskan: Anggaran desa diarahkan hanya untuk pembelian bahan baku beton pabrikan berkualitas.
- Padat Karya Tetap Jalan: Warga tetap dilibatkan dengan skema uang saku dari anggaran provinsi.
Baca Juga : Panen Raya Rasa Pameran: Alsintan Otonom Dipamerkan, Gambir Masih Diekspor Mentah
Isu Politik Lokal Diluruskan
Audit juga menjadi ruang klarifikasi isu penghentian perangkat desa berinisial C, yang disebut-sebut berkaitan dengan konflik politik lokal. Kepala desa menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri secara sukarela atas tuntutan warga setelah persoalan sosial di tingkat RT/RW.
KDM meminta agar seluruh persoalan lama, termasuk piutang akibat pemekaran desa, diselesaikan secara terbuka agar tidak menjadi bahan fitnah politik yang menghambat pembangunan.
Keuangan Desa: Setop Tunai, Semua Harus Jejak Digital
Dalam instruksi tegasnya, KDM meminta Desa Panggalih segera beralih ke sistem pembayaran non-tunai. Seluruh transaksi, termasuk honor RT dan RW, harus dilakukan melalui transfer bank.
“Kalau masih tunai, kecurigaan akan selalu hidup. Kalau digital, jejaknya jelas,” kata KDM.
Di akhir kunjungannya, KDM menegaskan audit ini bukan untuk mencari musuh, melainkan melindungi kepala desa dari jerat hukum dan memastikan hak masyarakat atas infrastruktur yang layak.
“Setiap yang viral itu ada hikmahnya. Kalau transparan dan pakai teknologi yang benar, jalan desa di Garut Selatan harusnya mulus bukan cuma di proposal,” pungkasnya.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
