LOCUSONLINE, GARUT – Polemik penyegelan bangunan SMA Yayasan Baitul Hikmah Al Mamuni (YBHM) di Garut yang membuat ratusan siswa kehilangan ruang belajar akhirnya ditanggapi Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Namun alih-alih kabar menggembirakan bagi dunia pendidikan, pernyataan orang nomor satu di Garut itu justru menegaskan satu hal secara hukum, kunci besi lebih kuat dari masa depan pelajar.
Syakur menyebutkan, hasil penelusuran pemerintah daerah menunjukkan lahan tempat berdirinya SMA YBHM telah bersertifikat atas nama seorang pengusaha yang kini menggembok sekolah tersebut. Pemerintah, kata Syakur, melihat persoalan ini dari sudut pandang “yang paling legal”.
“Kita sudah melakukan mitigasi dari perspektif pemerintahan. Tanah itu sudah bersertifikat,” ujar Syakur.
Artinya jelas: negara hadir dengan map dokumen, bukan membuka gembok. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang terhenti sejak Senin (12/1) pun seolah dianggap sebagai efek samping administratif yang bisa menunggu.
Syakur juga menepis klaim yayasan bahwa lahan tersebut merupakan tanah wakaf. Berdasarkan pengecekan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Kementerian Agama, klaim wakaf itu dinilai belum memiliki bukti legal-formal.
“Kalau dibilang tanah wakaf, dicek ke Kemenag itu belum ada,” katanya.
Baca Juga : Rusun Jaksa Rp29 Miliar: Plang Muncul Belakangan, Transparansi Datang Setelah Disorot
Polemik ini, menurut Syakur, bukan cerita kemarin sore. Sengketa disebut sudah berlangsung sejak 1996. Yayasan mengklaim lahan milik mereka, sementara pengusaha datang membawa sertifikat resmi. Dalam logika negara, urutannya sederhana: siapa yang pegang kertas paling sah, dialah pemenang.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
