[Locusonline.co] BANDUNG – Lonjakan wisatawan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 membawa “bonus” yang tak terduga bagi Kota Bandung: merebaknya aktivitas tunawisma dan temuan kotoran manusia di berbagai sudut ruang publik utama. Menanggapi fenomena yang disebut Wali Kota Muhammad Farhan sebagai “hal mengerikan” itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan operasi penertiban bagi tunawisma dan manusia gerobak sebagai langkah pertama.
Masalah ini terungkap saat Farhan menerima keluhan langsung dari warga saat melakukan patroli keamanan pada Sabtu (10/1/2026). Warga melaporkan bau pesing (hangseur) yang menyengat di pusat kota. Pengecekan lapangan menemukan fakta yang mengkhawatirkan: kotoran manusia bertebaran di banyak pojok kota.
“Asli, ada gundukannya,” ujar Farhan mengenai temuan di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan Braga, Taman Vanda (atau Taman Panda), Wastukencana, dan sepanjang Jalan Asia Afrika. Bahkan, beberapa gedung kosong di kawasan tersebut disalahgunakan sebagai toilet darurat oleh oknum tertentu.
Menghadapi persoalan yang dinilai sebagai tamparan bagi citra kota wisata ini, Pemkot Bandung tidak memilih solusi jangka pendek seperti sekadar menambah toilet umum. Langkah pertama yang akan diambil adalah operasi penertiban terhadap tunawisma (homeless) dan manusia gerobak yang berkeliaran di kawasan wisata dan pusat kota.
“Solusinya, yang pertama kita lakukan adalah operasi penertiban homeless dan manusia gerobak. Jumlahnya memang cukup banyak,” tegas Wali Kota Farhan. Operasi penertiban dan pembersihan menyeluruh di area-area terdampak ini dijadwalkan berlangsung dalam dua pekan ke depan.
Dua Sisi Koin Libur Nataru: Kebersihan vs. Ekonomi
Farhan menyoroti ironi di balik situasi ini. Di satu sisi, kota menghadapi dampak “cukup berat” dari segi kebersihan dan tata kelola pascagelombang wisatawan. Di sisi lain, libur Nataru memberikan dampak positif secara ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang tercatat melampaui target yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, PAD kita di atas target,” kata Farhan. Kelebihan penerimaan ini disebutkan akan menjadi modal penting bagi Pemkot untuk mendukung penambahan kuota dan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur ke depan, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Temuan ini menguak tantangan ganda tata kelola perkotaan di Bandung. Pertama, kesiapan infrastruktur dasar, khususnya fasilitas sanitasi dan toilet umum yang mudah diakses, ternyata belum sepadan dengan kapasitas dan daya tarik kota sebagai destinasi wisata utama.
Kedua, dan yang lebih mendasar, adalah persoalan sosial perkotaan yang akut, yaitu keberadaan kelompok tunawisma dan masyarakat miskin kota (manusia kardus atau manusia gerobak). Lonjakan wisatawan selama Nataru memperparah dan menyingkapkan kerentanan kelompok ini, yang terpaksa memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Penanganan Jangka Panjang: Dari Toilet Umum Hingga Ruang Terbuka Hijau
Sementara operasi penertiban menjadi langkah darurat, artikel dari IDN Times menyebut bahwa Wali Kota Farhan menyadari solusi jangka pendek tidak akan cukup tanpa membenahi akar persoalan. Di tengah isu ini, Pemkot juga tengah berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan melakukan penghitungan ulang koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan merencanakan “beautification” atau pemercantikan 17 ruas jalan utama destinasi wisata.
Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan harus inklusif dan memperhatikan kebutuhan dasar seluruh lapisan warganya, termasuk yang paling rentan. Tanpa pendekatan komprehensif yang menyediakan solusi sosial dan infrastruktur secara paralel, Bandung berisiko terjebak dalam siklus masalah yang sama setiap kali menyambut gelombang kedatangan wisatawan.
Persoalan kotoran manusia di ruang publik Bandung pasca-Nataru lebih dari sekadar isu kebersihan; ia adalah gejala dari ketimpangan akses terhadap fasilitas dasar dan kompleksnya masalah sosial perkotaan. Operasi penertiban yang dijalankan Pemkot adalah respons awal yang diperlukan, namun kesuksesan jangka panjang akan diuji oleh kemampuan pemerintah kota dalam merancang solusi yang manusiawi, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua warga Bandung. (**)
