Mulai dari sengketa lahan perkebunan swasta, konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya sudah habis namun tetap diperlakukan seolah abadi, hingga klaim sepihak atas tanah oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semua disebut masih menjadi persoalan laten yang tak kunjung dibereskan.
Sorotan tajam diarahkan pada sengketa lahan makam Eyang Santri di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Makam tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo, itu kini terjebak konflik klaim penjualan lahan yang oleh keluarga ahli waris disebut cacat hukum.
“Deteksi dini konflik agraria itu wajib. Harus melibatkan lintas sektoral dan masyarakat. Prinsipnya sama seperti penguatan ideologi Pancasila, mencegah sebelum pecah,” ujar Rahmat.
Baca Juga : Garut Oh Garut, Lingkungan Dijaga di Mikrofon dan Dilanggar di Meja Izin
Masalah tak berhenti di konflik sosial. Kepolisian Daerah Jawa Barat turut mengungkap dampak lanjutan yang lebih sunyi tapi mematikan yaitu kerusakan lingkungan. Karo Rena Polda Jabar, Kombes Pol Teguh Tri Sasongko, menyebut konflik agraria yang tak tuntas telah meninggalkan jejak kerusakan serius di wilayah selatan Jabar.
Di Kabupaten Bandung, ratusan hektare kebun teh di kawasan Pangalengan dilaporkan berubah fungsi menjadi kebun sayur setelah konflik agraria berlarut tanpa kepastian hukum.
“Polisi mengusut kasusnya, lalu Pemprov Jabar melakukan reforestasi pasca-konflik. Tapi kuncinya penyelesaian harus komprehensif agar tidak berulang,” kata Teguh.
Melalui konsolidasi yang melibatkan Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi, hingga BINDA Jawa Barat, Komisi I DPRD berharap Pemprov Jabar tidak lagi berperan sebagai pemadam kebakaran yang baru muncul setelah api membesar.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
