“Jika PAD terus naik tapi kualitas hidup tak ikut membaik, maka yang bermasalah bukan rakyatnya melainkan cara uang rakyat dikelola.”
LOCUSONLINE, GARUT – Di tengah kesibukan membedah pupuk bersubsidi dan hutan tiang-kabel internet yang tumbuh subur tanpa izin, Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) kini mengalihkan sorotan ke dapur utama keuangan daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut. Alasannya sederhana tapi menggelitik uangnya banyak, hasilnya kok sering tak terasa.
Ketua GLMPK Bakti Syafaat, didampingi Sekretaris Jenderal Ridwan Kurniawan, menyebut PAD Garut selama ini menyisakan tanda tanya besar. Angkanya tercatat rapi, tapi proses dan dampaknya dinilai tak pernah benar-benar dibuka ke publik.
“Kalau bicara negara, terlalu luas. Kita mulai dari rumah sendiri dulu, Kabupaten Garut. Uangnya dari mana, masuk lewat pintu mana, dan keluar ke mana saja,” kata Bakti kepada media, Senin (19/1/2026).
Bakti mengingatkan bahwa secara teori, negara ini seharusnya makmur karena sumber pendapatannya beragam. Selain pajak, ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari migas, tambang, kehutanan, layanan publik seperti SIM dan paspor, dividen BUMN, pengelolaan aset negara, hingga denda dan hibah. Semua tercatat rapi di APBN.
“Kalau pusat saja bisa hidup dari banyak sumber, daerah juga mestinya begitu,” ujar Bakti, diamini Ridwan.
Masalahnya, kata mereka, di level daerah, khususnya Garut dimana masyarakat hanya disuguhi angka, bukan cerita di balik angka.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
