Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama untuk proyek infrastruktur seperti PJU yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Warga, kata dia, berhak tahu ke mana arah uang negara dibelanjakan.
Lebih jauh, ia menilai pengawasan sosial melalui media sosial merupakan konsekuensi wajar di era demokrasi digital. Partisipasi publik justru bisa menjadi mitra pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai aturan dan tujuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai maksud undangan klarifikasi tersebut. Ketidakjelasan ini memantik pertanyaan di kalangan warganet, apakah klarifikasi sekadar dialog, atau lampu kuning bagi kebebasan warga mengkritik?
Di tengah jalan yang menunggu terang, publik kini menunggu kejelasan siapa yang sebenarnya memanggil, dan untuk kepentingan apa.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
