“Pemprov Jabar tinggal menunggu keputusan akhir dari Sekretariat Negara. Sementara itu, Kertajati masih bertahan menunggu apakah akan tetap jadi bandara sepi, atau naik pangkat jadi markas strategis negara.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) akhirnya bicara blak-blakan soal Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menurutnya, bandara yang digadang-gadang jadi gerbang masa depan itu justru rutin membuat keuangan Pemprov Jabar megap-megap, dengan defisit operasional yang disebut tembus Rp100 miliar setiap tahun.
Agar APBD Jawa Barat tidak terus “kehabisan darah” hanya untuk menjaga bandara tetap bernapas, Pemprov Jabar melempar jurus tukar guling alias ruislag. Namun skemanya bukan sekadar melepas saham BIJB ke pemerintah pusat, melainkan menyerahkan operasional dan kepemilikan Kertajati sepenuhnya ke tangan pusat.
Sebagai gantinya, Pemprov Jabar mengincar Bandara Husein Sastranegara di Bandung, lengkap dengan kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Bahkan, Kertajati disebut bisa dialihfungsikan menjadi kawasan strategis industri pertahanan.
“Bukan saham yang kami lepas. Presiden melihat ada beban fiskal berat di APBD Jabar karena setiap tahun harus menutup biaya operasional bandara,” kata KDM di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Baca Juga : Dari Kabut Pagi ke Pasar Dunia: Kopi Garut Bangun Petani, Bukan Sekadar Bangunin Orang Ngopi
KDM menilai, masalah utama Kertajati bukan sekadar sepi penumpang, tapi kebijakan transportasi yang saling sikut. Di satu sisi, masyarakat didorong menggunakan Kertajati. Di sisi lain, Bandara Halim Perdanakusuma tetap aktif dan Kereta Cepat Whoosh melesat tanpa hambatan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
