“Ketika teknologi mulai menyalakan lampu terang, pertanyaannya tinggal satu “siapa yang masih nyaman di ruang gelap?”
LOCUSONLINE, GARUT – Sekretaris Jenderal Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK), Ridwan Kurniawan, menilai penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) layak mendapat acungan jempol terutama dari pemerintah daerah yang selama ini akrab dengan transaksi “tak bersuara tapi berjejak”.
Menurut Ridwan, QRIS bukan sekadar alat bayar kekinian, melainkan instrumen strategis yang berpotensi mempersempit ruang gerak praktik korupsi, pungutan liar, hingga suap, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
“QRIS itu sederhana tapi efeknya besar. Begitu transaksi berpindah dari uang tunai ke digital, jejaknya jadi terang. Transparansi naik, akuntabilitas ikut terpaksa,” kata Ridwan kepada media, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, sistem pembayaran digital membuat setiap transaksi tercatat secara elektronik dan sulit dimanipulasi. Kondisi ini, lanjutnya, jelas berbeda dengan pola lama yang mengandalkan kwitansi manual dan cap basah yang kerap lebih lentur daripada aturan itu sendiri.
Ridwan mengaitkan hal tersebut dengan sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, yang selama ini menyoroti penggunaan anggaran belanja makan dan minum (mamin) serta pembelian bahan bakar minyak (BBM) di beberapa instansi Pemkab Garut. Temuan-temuan itu, menurut dia, tak lepas dari metode pembayaran manual yang minim kontrol dan rawan “kreativitas”.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
