LOCUSONLINE, BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan fakta yang bikin dahi berkerut dimana anggaran beasiswa untuk anak dari keluarga miskin tidak tercantum dalam APBD murni 2026. Temuan itu terungkap usai Komisi V memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dalam rapat kerja di Gedung DPRD Jabar, Senin (2/2/2026).
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menyebut absennya anggaran tersebut sebagai sinyal lemahnya keberpihakan fiskal Pemprov Jabar terhadap kelompok paling rentan, khususnya siswa miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1.
Ia menegaskan, Komisi V meminta pemerintah provinsi segera menggeser postur anggaran agar beasiswa anak miskin kembali muncul dalam APBD murni 2026, bukan sekadar janji yang dititipkan di APBD perubahan.
Baca Juga : GLMPK Salurkan Bantuan Kursi untuk Siswa SMA YBHM, Pendidikan Tidak Boleh Jadi Korban dari Konflik Apa Pun
“Data terakhir yang kami terima, ada sekitar Rp150 miliar untuk beasiswa operasional dan Rp68 miliar untuk beasiswa personal keluarga miskin ekstrem. Tapi faktanya jelas, di APBD murni 2026, beasiswa anak miskin itu nihil,” kata Yomanius, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, skema menunggu APBD perubahan justru menyimpan risiko. Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pergeseran anggaran di akhir tahun berpotensi membuat alokasi beasiswa kembali terpangkas.
“Kalau baru dimasukkan di APBD perubahan, kami khawatir dananya jadi minimalis. Jangan-jangan yang berubah hanya judulnya, bukan nilainya,” ujarnya.
Komisi V pun mendesak eksekutif agar segera melakukan reposisi anggaran sejak awal tahun. Yomanius menegaskan, anggaran sebesar Rp218 miliar untuk beasiswa anak miskin harus dikembalikan ke APBD murni 2026 agar kepastian program tidak menggantung di udara.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
