“Kita mengenal nama Pokok-Pokok Pikiran atau Pokir DPRD. Nah, jika kepala dinas yang terpilih sudah dekat dengan elit politik, maka sejumlah program kegiatan bisa dipantau dengan mudah. Dan keluarga ASN yang memiliki hak pilih bisa menjadi lumbung suara pada waktu Pileg atau Pilkada nanti,” tambah sumber.
Sumber berharap, Bupati Garut tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan para elit politik. Bupati dan wakil Bupati serta baperjakat (badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) harus melihat profesionalisme dan tekad yang kuat untuk membangun Garut lebih baik, yang dibuktikan dengan hasil kinerja dan track record selama mengabdi kepada negara.
“Selain ada cawe-cawe politik, ada juga karena unsur kelompok atau gerbong. Semisal pejabat A, sejak awal merintis dengan pejabat B, maka tentu dukungan akan diberikan kepada pejabat yang sudah saling mengenal. Dalam hal ini ada dampak positifnya, namun juga tidak terlepas dari dampak negatifnya. Maka saya berharap, penentuan calon kepala dinas harus merangkum semua ketentuan sebagaimana yang disyaratkan,” ungkapnya.
Terkait dugaan cawe-cawe elit politik, media ini belum melakukan konfirmasi kepada BKD (badan kepegawaian daerah) dan tim Baperjakat Kabupaten Garut, maupun sejumlah elit politik di Kabupaten Garut. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
