“Prioritas mana yang akan didahulukan, apakah memperkuat pertahanan nasional atau menyetor iuran demi kursi di meja perdamaian global. Yang jelas, dalam buku kas negara, damai ternyata punya harga dan tagihannya mampir ke Kementerian Pertahanan.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Pemerintah akhirnya buka kartu soal dari mana ongkos “damai dunia” akan dibayar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace forum perdamaian global gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditarik dari kas Kementerian Pertahanan. Singkatnya, urusan damai global, bayarnya lewat pos militer.
Keputusan ini tak lepas dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, meneken Board of Peace Charter. Tanda tangan itu menjadi tiket resmi Indonesia masuk ke klub perdamaian internasional versi Trump, dengan biaya keanggotaan tak main-main: US$1 miliar atau sekitar Rp16,76 triliun nyaris Rp17 triliun.
“Lewat Kementerian Pertahanan,” ujar Purbaya singkat saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/2/2026), seolah menjelaskan rute transfer belanja rutin.
Baca Juga : KUHAP Baru Negara Uji Coba Transparansi: Aparat Dipegangi Kamera, Advokat Diberi Mikrofon
Namun, bila dompet Kemhan ternyata kurang longgar, pemerintah menyiapkan jurus klasik: realokasi. Pos mana yang akan digeser belum diungkap, tapi Purbaya memastikan satu hal anggaran negara, kata dia, akan tetap “terjaga”. Frasa aman, meski tafsirnya fleksibel.
Sebagai catatan, anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Mayoritas dana ini sedianya diperuntukkan bagi modernisasi kekuatan pertahanan: belanja alutsista lintas matra, kebutuhan non-alutsista, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
