“Prosedur ini meliputi pengumuman lowongan, seleksi administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, wawancara akhir, dan penetapan oleh Bupati,” kata Asep Muhidin.
Sebagai warga masyarakat Garut dirinya memandang penting bagi Pemkab Garut melalui Panitia Seleksi (pansel), salah satunya Kepala BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) Kabupaten Garut untuk melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Pasalnya, masyarakat menginginkan pejabat yang memegang peran penting harus ASN yang kompeten.
“Pansel untuk calon Kepala Dinas di Pemkab Garut harus memiliki SOP yang jelas. Jika tidak memiliki SOP, maka dasar hukum apa yang akan digunakan dalam proses seleksi,” ungkapnya.
Pansel, terang Asep, harus melakukan seleksi administrasi dengan hati-hati, jangan sampai ada calon kepala dinas yang memiliki rekam jejak yang tidak baik, pengalaman yang tidak mumpuni, pangkat yang tidak sesuai dan pengalaman manajerial yang buruk serta pendidikan yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku.
“Saat ini masih banyak isu yang bergulir bahwa ada sejumlah ASN yang masuk ke bursa calon kepala dinas dianggap memiliki manajerial yang kurang baik, sehingga penggunaan keuangan pada lembaga yang dipimpinnya masuk dalam daftar temuan BPK,” katanya.
Asep menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 107 ayat (1) menjelaskan tentang syarat-syarat calon peserta JPT pratama.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
