“Saya sebagai warga Garut mendesak Kejaksaan Agung dan KPK RI untuk ikut mengawasi proses seleksi pencalonan Kepala Dinas di Kabupaten Garut, dengan harapan Pemkab Garut memiliki pejabat yang mumpuni dan tanpa jejak kelam di masa lalu. Karena jejak kelam ini akan berpengaruh negatif terhadap etos kerja kedepannya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, S.H., M.H mengaatakan, karena berbagai kesibukannya belum bisa bertemu dengan wartawan. “Saya minta maaf karena belum bisa bertemu, karena jadwal yang sangat padat,” pungkas pejabat yang juga berpengalaman menjadi Kepala Bagian UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) dan Kepala Bagian (kabag) Hukum Setda kabupaten Garut tersebut dengan nada sopan, Jumat (10/02/2026).
(asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
