[Locusonline.co] Bandung, – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melantik 153 Pejabat Administrator dan Pengawas serta 1 Pejabat Fungsional Pembina Industri di Balai Kota Bandung, Kamis (12/2). Namun, di balik prosesi seremonial yang khidmat, terselip pesan politik yang tajam dan refleksi kepemimpinan yang jujur. Bukan sekadar rotasi jabatan, pelantikan ini menjadi momentum redefinisi peran birokrasi: dari pengelola administrasi menjadi agen keadilan sosial.
"Prinsip kita dalam SDGs adalah no one is left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal," tegas Farhan di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Potret Kesenjangan di Balik Angka Makro
Farhan membuka sambutannya dengan data yang menggembirakan: pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,85 persen, dan Bandung diproyeksikan tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor pariwisata—yang pernah menyumbang PAD hingga Rp1,2 triliun—kini perlahan bangkit meski masih di bawah Rp1 triliun.
Namun, ia segera membalik narasi. Angka pertumbuhan tidak otomatis berarti keadilan.
"Saya menemukan fakta kemiskinan yang memprihatinkan," ungkap Farhan, menceritakan pengalamannya mengunjungi lebih dari 80 kelurahan dan hampir seluruh ketua RW sejak dilantik September 2025.
Satu kisah yang ia angkat ke publik: seorang janda dengan dua anak di Kecamatan Cidadap yang tinggal di rumah hampir longsor. Bukan sekadar cerita, ini adalah representasi visual dari "yang tertinggal" di tengah kota yang terus berlari mengejar pertumbuhan.
Fenomena struktural yang lebih mengkhawatirkan: terjadi pergeseran status kesejahteraan warga dari desil 3 turun ke desil 2 dan 1. Artinya, kelompok masyarakat lapisan bawah justru bertambah. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya—sebuah paradoks pembangunan yang diakui secara terbuka oleh kepala daerah.
