Asep juga mengaku, tim hukum dari kantor kami telah 2 (dua) kali melakukan pembahasan terkait pengangkatan pejabat Pemda Garut, bahkan Bupati ada wacana akan mengangkat dan melantik kembali beberapa Pejabat tinggi atau Kepala Dinas, jadi jangan sampai pengangkatan calon kepala dinas mendatang memperkosa aturan. Dalam rapat perkara yang dilakukan di Kantor Hukumnya, GLMPK sepakat untuk mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan, melaporkan kepada Kementerian PANRB untuk pengangkatan terdahulu, membuat laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk diawasi, bahkan nama-namanya telah kami identifikasi untuk diserahkan.
Sebagai conto, Asep memaparkan beberapa pekan lalu, sejumlah pegawai ASN yang dilantik kedalam jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan instansi pemerintah kabupaten Buton Selatan ditemukan menyalahi ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK Manajemen ASN.
“Jadi sudah cukup jelas juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dimana proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berstatus sebagai Pj, Pjs, Plt, dan Plh, maka wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN,” pungkasnya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
