“Saksi yang bernama Sudianto kepada Majelis Hakim dan bahkan kepada media sudah mengakui bahwa dirinya memberikan uang dengan nilai fantastis titipan dari Dirut BIJ Garut, Dani Hadian kepada pejabat di BPKAD Garut atas nama Asep Hadiana, ajudan Bupati Garut terdahulu, Rudy Gunawan, kepada oknum-oknum Anggota DPRD Garut dan lainnya. Ini merupakan petunjuk yang terang benerang,” tandas Asep.
Sementara, sambung Asep Kejari Garut baru menetapkan delapan orang tersangka, lima diantaranya sudah divonis penjara dan denda oleh Majelis Hakim PN Bandung dan tiga orang lainnya masih status tersangka. Ke delapan yang menjadi pesakitan itu, merupakan karyawan BIJ Garut.
“Yang memberi dan menerima dalam konteks hukum pidana harus mendapat sanksi tegas. Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, karena berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban, maka dugaan pemberian uang dari pejabat BUMD kepada oknum eksekutif maupun legislatif bisa termasuk kategori suap dan dapat disanksi 4 sampai 20 tahun penjara,” ungkapnya.
Asep kembali menegaskan, dua kasus yang dia minta untuk diawasi oleh KPK, Kejagung RI dan masyarakat Garut, diantaranya, pertama, tentang dugaan gratifikasi terkait kasus rotasi, mutasi dan promosi pejabat Garut yang telah dilantik dan akan diseleksi. Kedua, dugaan gratifikasi terkait inbreng sekaligus dugaan tipikor BIJ Garut.
“Dua kasus ini harus menjadi perhatian penegak hukum dengan bantuan masyarakat. Garut harus memiliki pejabat yang bersih dan memiliki kompetensi serta jauh dari KKN dan tindak kriminal lainnya, karena akan merugikan negara dan rakyat,” pungkasnya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
