[Locusonline.co] Memasuki tahun pertama visi Bandung Utama, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menggaungkan program unggulan pengelolaan sampah, Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah), sebagai bukti komitmen membenahi persoalan kronis perkotaan. Wali Kota Muhammad Farhan tampak ingin menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah tidak lagi sekadar reaktif, melainkan preventif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Namun, di balik apresiasi yang mengalir dari sejumlah warga, publik perlu bertanya: apakah dukungan sporadis ini cukup untuk menjamin keberhasilan program di masa depan? Atau justru ini adalah potret euforia jangka pendek yang suatu saat akan meredup ketika anggaran menipis atau petugas kehilangan gairah kerja?
Antara Antusiasme Warga dan Realitas di Lapangan
Testimoni warga seperti Andika dari Cisaranten Kulon dan Hikmat Mulyana dari Pasirkaliki memang memberikan angin segar. Mereka memuji kehadiran petugas Gaslah yang dianggap membantu memilah dan mengolah sampah organik, sekaligus mengedukasi warga untuk membangun kebiasaan baru. Ini adalah bukti bahwa pendekatan partisipatif yang diusung Pemkot mulai menyentuh akar rumput.
Akan tetapi, dukungan dari dua wilayah ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi di 151 kecamatan atau 1.596 RW lainnya. Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: bagaimana dengan ribuan RW yang belum merasakan dampak serupa? Apakah program ini sudah berjalan merata, atau hanya efektif di wilayah-wilayah tertentu yang kebetulan menjadi proyek percontohan?
Gaslah: Solusi Jangka Pendek atau Perubahan Struktural?
Secara konseptual, program Gaslah adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Mengalokasikan anggaran untuk petugas pemilah di tingkat RW adalah bentuk konkret pengakuan pemerintah bahwa persoalan sampah harus diselesaikan dari sumbernya. Namun, kita harus jujur mengakui bahwa model ini menyimpan risiko ketergantungan.
Jika warga merasa tugas memilah sampah sepenuhnya “didelegasikan” kepada petugas Gaslah yang digaji pemerintah, lalu di mana letak perubahan kesadaran kolektif yang sesungguhnya? Andika sendiri mengakui bahwa persoalan utama di lingkungannya adalah masih banyaknya sampah organik yang tercampur. Kehadiran petugas memang membantu, tetapi apakah ini menjamin bahwa ketika petugas tidak ada, kebiasaan memilah akan tetap berjalan?
Program Gaslah berisiko menjadi “alat bantu sementara” alih-alih “katalis perubahan permanen” jika tidak diiringi dengan sistem edukasi yang masif dan berkelanjutan. Penguatan sumber daya manusia melalui penempatan petugas memang penting, tetapi tanpa transformasi budaya di level rumah tangga, program ini hanya akan menjadi solusi ad-hoc yang bergantung pada ketersediaan anggaran APBD setiap tahunnya.
Kolaborasi yang Masih Timpang
Slogan “kolaborasi” memang indah didengar. Hikmat Mulyana, misalnya, berterima kasih kepada Pemkot atas program ini. Namun, kolaborasi sejati tidak boleh berjalan satu arah. Selama ini, pola yang terbangun adalah pemerintah sebagai “pemberi solusi” dan masyarakat sebagai “penerima manfaat”. Padahal, esensi kolaborasi adalah kemitraan setara di mana warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek penggerak.
Apakah Pemkot telah menyiapkan skema insentif non-finansial bagi warga atau komunitas yang berhasil menjadi teladan dalam pengelolaan sampah mandiri? Ataukah program ini masih berkutat pada model top-down di mana petugas menjadi ujung tombak sementara warga hanya menjadi penonton yang sesekali memberikan applause?
Refleksi Setahun: Antara Target dan Keniscayaan
Satu tahun perjalanan Bandung Utama seharusnya menjadi momentum tidak hanya untuk merayakan keberhasilan kecil, tetapi juga untuk melakukan evaluasi kritis. Pemerintah perlu menunjukkan data yang lebih komprehensif: berapa total volume sampah yang berhasil dikurangi berkat program Gaslah? Berapa banyak RW yang benar-benar mengalami perubahan signifikan dalam hal kualitas pemilahan? Di mana titik-titik kegagalan dan apa strategi antisipasinya?
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, apresiasi warga di Cisaranten Kulon dan Pasirkaliki hanya akan menjadi cerita indah yang menutupi potensi kegagalan sistemik di tempat lain. Bandung memang membutuhkan program-program inovatif seperti Gaslah. Namun, inovasi tanpa pengawasan ketat, evaluasi berkala, dan rencana keberlanjutan yang matang, pada akhirnya hanya akan menjadi babak baru dalam siklus panjang proyek-proyek pemerintah yang menguap tanpa jejak.
Program Gaslah adalah bukti bahwa Pemkot Bandung mulai bergerak ke arah yang benar dengan mendekatkan solusi ke akar masalah. Namun, dukungan masyarakat yang muncul saat ini harus dilihat sebagai modal awal, bukan indikator final keberhasilan. Tantangan ke depan jauh lebih besar: bagaimana memastikan program ini berkelanjutan, merata, dan benar-benar mengubah perilaku, bukan sekadar memindahkan beban kerja dari warga ke petugas bergaji.
Jika tidak, Bandung Utama hanya akan meninggalkan warisan berupa kenangan manis tentang program yang pernah ada, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan persoalan sampah yang telah mengakar. (**)
