“Tanpa transportasi yang memadai, larangan bisa memicu polemik. Namun jika sistem pendukung berjalan efektif, kebijakan ini berpotensi mengurangi risiko kecelakaan sekaligus membentuk budaya disiplin sejak dini.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Mulai tahun ajaran 2026/2027, suara knalpot pelajar di Jawa Barat terancam jadi kenangan. Gubernur Dedi Mulyadi resmi menetapkan larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Bukan sekadar imbauan setengah hati, kebijakan ini akan dikunci dengan surat pernyataan bermaterai yang wajib diteken sekolah, orangtua, dan peserta didik. Jadi ini bukan aturan “kalau sempat ditaati”.
Langkah tersebut langsung direspons Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan menyiapkan skenario pendukung. Opsi yang ditawarkan mulai dari optimalisasi angkutan umum hingga skema transportasi berlangganan yang dikelola bersama sekolah dan orangtua.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menyebut skema berlangganan bisa menjadi solusi bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan belum terjangkau transportasi umum memadai.
“Konsepnya sederhana, kalau dalam satu wilayah jumlah pelajar cukup banyak, sekolah dan orangtua bisa patungan menyediakan angkutan khusus,” jelasnya.
Model ini, kata dia, bukan barang baru. Saat Dedi Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta, pola serupa pernah diterapkan. Iurannya pun disebut relatif ringan. Intinya, gotong royong jadi kunci, bukan gengsi, bukan gaya.
Purwanto menekankan keberhasilan skema tersebut bergantung pada kesepahaman antara sekolah dan orangtua. Pembiayaan dilakukan kolektif sesuai kesepakatan. Bahasa resminya kolaborasi, bahasa sederhananya “jangan saling lempar tanggung jawab.”
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
