“MBG bukan hanya sekadar memperbaiki status gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Program sosial ini ditargetkan menjadi motor penguatan pangan lokal bukan ladang subur bagi praktik harga yang “ikut tumbuh” tanpa kendali.”
LOCUSONLINE, SOLO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penopang asupan generasi masa depan kini tersandung isu klasik dimana harga bahan pangan yang diduga “lebih sehat” dari seharusnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap adanya banyak laporan praktik mark up bahan baku untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Temuan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi pengelola dapur MBG se-Solo Raya yang diikuti 933 Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi dari Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar pada Selasa (24/2/2026). Forum yang semestinya membahas standar gizi, justru diramaikan keluhan soal harga dan kualitas bahan pangan.
“Banyak yang melaporkan mitra memarkup harga di atas HET dan memaksa menerima bahan baku kualitas jelek,” ujar Nanik.
Ia menegaskan, Kepala SPPG dan para pengawas tidak boleh berkompromi dengan praktik semacam itu. Menurutnya, menerima harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kualitas bahan yang tidak layak sama saja membuka pintu persoalan hukum di kemudian hari.
“Ingat! Jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra yang memarkup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” tegasnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
