“Setiap ada tambahan atau pengurangan dalam ruang lingkup kegiatan suatu perusahaan, maka harus dibuat adendum atau perubahan. Kondisi lingkungan lama dan kondisi baru harus terekam secara terpisah. Tidak sah jika PT. A menjalankan operasional dengan menggunakan persyaratan milik PT. B,” ujar ahli Netty SR Naiborhu saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum GLMPK, Asep Muhidin, S.H., M.H berkaitan dengan persoalan PT. SSI dan PT. UNI yang menjalankan operasional di Cibatu Garut.
Selain membahas tentang sah dan tidaknya suatu perusahaan yang melakukan suatu kegiatan, Asep Muhidin juga bertanya tentang status hukum SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Saudari saksi, bagaimana status hukum suatu SK yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, jika pada SK pencabutan sanksi administrasi terdapat perbedaan pada nomor SK. Semisal Kementerian LH menerbitkan SK pemberian sanksi dengan Nomo 32, namun pada SK pencabutan disebutkan bahwa pencabutan Sanksi itu nomor 3,” tanya Asep sebagai penggugat.
Mendapati pertanyaan itu, ahli menjelaskan, SK yang dibuat oleh lembaga pemerintah harus memegang tegus asas keteraturan dan ketelitian. Artinya, jika ada SK yang diterbitkan untuk menjelaskan SK yang sebelumnya, maka semuanya harus ada kesesuaian, termasuk nomor SK nya.
“SK itu harus jelas, termasuk nomor SK, isi dan lainnya. Dalam hal ini ada asas hukum Contrarius Actus. Artinya pejabat atau Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, maka dialah yang harus memperbaikinya,” jelas ahli
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
