LOCUSONLINE, BANDUNG – Isu rencana pinjaman daerah ke Bank BJB memantik spekulasi. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan langkah itu bukan karena kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor. Ia justru menyebut program tersebut berhasil meningkatkan penerimaan daerah.
Menurut Dedi, kebijakan pembebasan pajak mampu menarik kembali sekitar 1,4 juta wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. Ia menilai program tersebut berdampak positif terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat.
Opsi pinjaman, kata dia, muncul sebagai langkah antisipatif akibat tertundanya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Nilainya disebut telah melampaui Rp 3 triliun.
Dedi merinci, terdapat dua faktor utama yang menekan likuiditas keuangan daerah. Pertama, masih adanya tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk periode 2023 hingga 2025 yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Kedua, penundaan DBH pajak tahun 2026 senilai sekitar Rp 2,430 triliun. Total dana yang belum diterima tersebut dinilai cukup signifikan bagi kas daerah.
Meski arus dana tersendat, Dedi memastikan sejumlah proyek strategis tetap berjalan. Di antaranya pembangunan Jalan Puncak II dengan anggaran lebih dari Rp 1 triliun, Underpass Cimahi sekitar Rp 150 miliar, Underpass Citayam (Depok) sekitar Rp 170 miliar, serta Jembatan Layang Bulak Kapal (Bekasi) sekitar Rp 270 miliar.
Ia menegaskan, apabila pinjaman benar-benar direalisasikan, pelunasannya dibatasi maksimal hingga 2030, sesuai masa jabatannya. Dengan demikian, kewajiban tersebut disebut tidak akan membebani pemerintahan periode berikutnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
