Ia memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai sekitar 80,51 persen. Sementara berdasarkan indikator Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), angka tersebut bahkan tercatat mencapai 92,74 persen.
Meski angka terlihat tinggi, pekerjaan rumah masih banyak. Salah satunya memastikan masyarakat benar-benar memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
Baca Juga : Bikin KTP Tak Perlu Ziarah ke Kota: Kecamatan Kini Jadi “Mini Disdukcapil”
Rincian program kerja TPAKD 2026 kemudian dipaparkan oleh Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut, Dedy Mulyadi.
Salah satu program unggulannya mengusung tema “Inklusi Tanpa Batas, Menabung Sejak Dini, Berinvestasi Hari Ini.” Program tersebut menargetkan peningkatan akses layanan perbankan bagi pelajar melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Melalui program ini, sekitar 258 ribu pelajar di wilayah perkotaan hingga pedesaan diharapkan memiliki rekening bank, baik di bank konvensional maupun syariah, dengan pelaksanaan bertahap sepanjang tahun.
Tak hanya menyasar pelajar, pemerintah daerah juga menyiapkan program “Satu Disabilitas Satu Rekening.” Program ini bertujuan memperluas akses keuangan bagi penyandang disabilitas di berbagai wilayah Garut. Pada tahap awal, sekitar 20 peserta akan mendapatkan pendampingan intensif untuk membuka dan mengelola rekening.
Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan produk Tabungan Emas sebagai salah satu alternatif investasi yang relatif aman bagi kalangan pemula.
Di sisi lain, TPAKD Garut juga mengusung program bertajuk Gema Digital atau Gerakan Masyarakat Sadar Layanan Perbankan Digital. Program ini difokuskan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
