Baca Juga : Hormuz Dikunci, Trump Turunkan Armada: Pokoknya Minyak Harus Ngalir
Selain peningkatan belanja sosial, proyeksi tersebut juga dipengaruhi asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif. Fitch menilai upaya peningkatan kepatuhan pajak memang berpotensi memperbaiki penerimaan negara, namun efeknya diperkirakan belum signifikan dalam jangka pendek.
Di sisi lain, Fitch tetap mempertahankan peringkat BBB karena Indonesia masih memiliki sejumlah faktor penopang, mulai dari stabilitas makroekonomi, rasio utang pemerintah yang relatif moderat, hingga cadangan devisa yang dianggap memadai.
Namun lembaga tersebut juga mencatat sejumlah kelemahan struktural. Di antaranya tingkat penerimaan negara yang relatif rendah dibandingkan negara lain dengan peringkat serupa, serta beban pembayaran utang yang dinilai cukup tinggi.
Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya berada di sekitar 13,3 persen pada periode 2026–2027. Angka tersebut dinilai jauh di bawah rata-rata negara lain yang memiliki peringkat kredit setara.
Merespons laporan tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi pedoman utama pengelolaan anggaran negara.
Pemerintah, kata Deni, juga terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi serta pengurangan hambatan birokrasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 tercatat mencapai 5,39 persen. Selain itu, berbagai indikator awal aktivitas ekonomi pada 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, indeks manajer pembelian, konsumsi listrik sektor industri, hingga penjualan kendaraan, diklaim masih menunjukkan tren positif.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
