Kebutuhan akan refleksi semacam itu semakin terasa ketika situasi global sedang bergejolak. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan United States di Timur Tengah berpotensi memicu dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia, pasokan energi, serta keamanan global.
Negara seperti Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk melihat dinamika tersebut secara sederhana. Kebijakan luar negeri, stabilitas ekonomi, dan ketahanan nasional menuntut pembacaan yang cermat terhadap perubahan global. Dalam situasi seperti ini, pengalaman para pemimpin terdahulu dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan yang berharga bagi pemerintahan yang sedang memikul tanggung jawab.
Namun diskusi para mantan penguasa seharusnya tidak berhenti pada membaca peta geopolitik dunia. Justru tantangan yang tidak kalah penting adalah bagaimana forum semacam itu membuka ruang kritik konstruktif terhadap persoalan di dalam negeri.
Baca Juga : Lampu Kuning dari Fitch: Ekonomi RI Masih Jalan, Tapi Investor Diminta Siaga
Setiap pemerintahan, sekuat apa pun mandat politiknya, tetap memiliki keterbatasan dalam melihat seluruh persoalan bangsa. Di titik inilah pengalaman para pemimpin terdahulu dapat berfungsi sebagai cermin. Kritik yang lahir dari pengalaman panjang memimpin negara tidak seharusnya langsung dipersepsikan sebagai bentuk oposisi, melainkan sebagai upaya memperkaya sudut pandang dalam merumuskan kebijakan publik.
Sayangnya, dalam diskursus politik di Indonesia, percakapan sering kali berubah menjadi arena saling menilai dan saling menghakimi. Ketika politik terjebak dalam pola seperti itu, kualitas dialog publik ikut menurun, sementara kemampuan untuk saling mendengar semakin menyempit.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
