[Locusonline.co] CIANJUR – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat membunyikan alarm terkait penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang dinilai belum tepat sasaran. Dalam kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026), sejumlah persoalan krusial mengemuka, mulai dari ketidaksesuaian latar belakang pendidikan hingga minimnya anggaran operasional.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, mengungkapkan bahwa kondisi ini secara langsung menghambat optimalisasi pelayanan kepada petani, terutama dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
“Kondisi ini mempengaruhi optimalisasi pelayanan pada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan,” katanya.
PPPK Pertanian: Latar Belakang Tak Sesuai, Evaluasi Mendesak
Temuan paling mencolok di lapangan adalah adanya penambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan pertanian. Beberapa tenaga yang ditempatkan justru berasal dari bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian.
Padahal, tugas di unit pertanian sangat spesifik dan membutuhkan keahlian teknis yang mumpuni. DPRD menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi serius.
“Beberapa tenaga yang ditempatkan berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian, sehingga hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit pertanian sangat spesifik,” tegas Lina.
Anggaran Minim, Petugas Tak Bisa Turun ke Sawah
Selain persoalan sumber daya manusia, Komisi II juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang menjadi kendala klasik namun krusial. Minimnya dana membuat petugas kesulitan melakukan pemantauan potensi serangan hama secara berkala ke lapangan.
Akibatnya, deteksi dini terhadap ancaman hama menjadi terhambat, dan penanganan sering kali terlambat dilakukan. Hal ini tentu berisiko pada gagal panen dan kerugian petani.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” ujar Lina.
Kunjungan kerja yang dilakukan wakil rakyat ini merupakan bagian dari agenda evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan rencana APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD ingin memastikan bahwa alokasi anggaran ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Dua Masalah Utama yang Harus Dibenahi
Dari temuan di Cianjur, setidaknya ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah:
- Penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai bidang keahlian, terutama untuk PPPK pertanian. Rekrutmen ke depan harus lebih selektif dan memprioritaskan latar belakang pendidikan pertanian.
- Minimnya anggaran operasional untuk kegiatan pemantauan lapangan. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang memadai agar petugas dapat bekerja optimal mencegah dan menangani serangan hama.
Jika dua masalah ini tidak segera diatasi, target peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat, khususnya di Cianjur sebagai salah satu lumbung pangan, akan sulit tercapai. Petani akan terus dirugikan, dan ketahanan pangan daerah terancam. (**)
