Pendekatan tersebut semakin relevan dalam situasi dunia yang kompleks. Ketika rivalitas kekuatan besar meningkat, negara-negara menengah perlu memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam logika geopolitik yang bersifat zero-sum.
Melalui keterlibatan dalam berbagai forum internasional, Indonesia berpeluang memperluas akses kerja sama ekonomi, keamanan, serta diplomasi global. Dalam perspektif tersebut, partisipasi dalam Board of Peace dapat dibaca sebagai langkah memperkuat daya tawar diplomatik Indonesia.
Namun membaca kebijakan ini semata melalui lensa realisme global juga belum cukup. Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan historis yang khas, yakni doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta pada masa awal kemerdekaan.
Dalam pidato pentingnya pada 1948, Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi satelit kekuatan besar mana pun. Indonesia harus bebas menentukan sikapnya sendiri sekaligus aktif berkontribusi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Doktrin bebas aktif kerap disalahartikan sebagai sikap netral atau pasif dalam politik global. Padahal secara historis, konsep tersebut justru merupakan strategi menjaga kemandirian diplomasi di tengah rivalitas blok kekuatan besar pada era Perang Dingin.
Dalam makna aslinya, bebas berarti tidak terikat pada blok tertentu, sedangkan aktif berarti berperan dalam berbagai inisiatif internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus stabilitas global.
Dalam konteks dunia yang semakin multipolar saat ini, tafsir terhadap bebas aktif pun berkembang. Indonesia tidak hanya dituntut menjaga jarak dari rivalitas kekuatan besar, tetapi juga aktif membangun jejaring kerja sama global.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
