Dari statemen ini, jelas Bakti, jika bandingkan dengan bunyi Bab VIII tentang Persidangan dan Rapat DPRD, Pasal 120 ayat (4), (5) dan (6) tentang Peraturan DPRD Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, maka pernyataan Kejari Garut saat itu menjadi tandatanya besar bagi publik.
“Disatu sisi, Kejari Garut mengaku kegiatan reses dimaksud tidak seluruhnya didukung dengan laporan pertanggungjawaban. Misalnya atas pembelian makanan dan minuman dan sewa tenda/tempat pelaksanaan rapat dalam kegiatan tersebut. Namun disisi lain, Peraturan DPRD Garut tentang Tatib di Pasal 120 angka (4) menyebutkan Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, dan angka (5) menyebutkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit memuat a. waktu dan tempat reses, b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. Sementara pada ayat (6) menyebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan reses berikutnya,” ungkap Bakti memaparkan.
Bakti berpendapat bahwa LPJ anggota DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (6) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Jika, Kejari Garut mengatakan kegiatan reses Anggota dan kegiatan pimpinan DPRD tidak seluruhnya didukung dengan LPJ, maka tentu Anggota DPRD Garut tidak bisa melaksanakan kegiatan di tahun 2019. Artinya, LPJ itu tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kegiatan di tahun 2019 patut dipertanyakan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
