Penghentian penyidikan kasus korupsi anggaran BOP dan Reses DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 tersebut, membuat kaget banyak kalangan. Bagaimana tidak, Kejari pernah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah bukti di sekretariat DPRD Garut.
“Penyidik seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Garut, pada tanggal 23 Desember 2023 telah menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran kegiatan Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan kegiatan serap aspirasi masyarakat (Reses) Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019. Berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023,” kata Jaya P Sitompul, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Garut, Rabu (10/1/2024) sesuai rilis tertulis.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Halila Rama Purnama menyampaikan, penghentian penyidikan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara.
Setelah gelar perkara dilakukan, Kejari Garut menyimpulkan tidak diperoleh adanya minimal dua alat bukti yang cukup dan sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
“Penyidik Kejari Garut dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait BOP dan Reses DPRD Garut periode 2014-2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Serta telah menyita beberapa dokumen. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata masih belum diperoleh alat bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian unsur-unsur pasal dugaan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Pertimbangan Kejari Garut Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi BOP dan Reses
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 lalu juga mencatat, terdapat setoran pengembalian kerugian negara. Sebanyak 20 orang anggota DPRD Garut menyetorkan Rp 409 juta lebih. Tak hanya itu, beberapa orang anggota DPRD periode itu pun sudah ada yang meninggal.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
