LOCUSONLINE, BANDUNG – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Jawa Barat tampaknya masih harus berhadapan dengan persoalan klasik birokrasi dimana orang yang ditempatkan tidak selalu sesuai dengan pekerjaan yang harus dijalankan. Situasi ini menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat setelah menemukan sejumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang latar belakang keilmuannya tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan teknis di lapangan.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I di Kabupaten Cianjur pada Kamis, 5 Maret.
Menurut Lina, ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada petani. Unit kerja yang seharusnya fokus memantau dan menangani serangan hama tanaman membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang pertanian.
Namun dalam praktiknya, di lapangan ditemukan tambahan tenaga dari skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan pertanian.
Beberapa pegawai yang ditempatkan di unit tersebut berasal dari disiplin ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan urusan tanaman pangan maupun hortikultura. Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, mengingat pekerjaan pengendalian hama dan pemantauan tanaman membutuhkan pengetahuan teknis yang spesifik.
Di sisi lain, Komisi II juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang dinilai menjadi kendala lain dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Minimnya dana operasional membuat kegiatan pemantauan potensi serangan hama tidak dapat dilakukan secara optimal.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
