Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi strategis untuk memahami struktur ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari sensus ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Menurutnya, data yang akurat tidak hanya berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi sektor swasta dalam membaca peluang pasar dan arah perkembangan industri. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak yang hadir untuk menjadi penguat pesan publik atau communication multiplier dalam menyebarluaskan informasi mengenai sensus ekonomi.
Ajakan tersebut tidak tanpa alasan. Indonesia memiliki jutaan pelaku usaha yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah. Tanpa komunikasi yang efektif, sebagian pelaku usaha bisa saja tidak memahami manfaat sensus atau bahkan ragu untuk berpartisipasi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menekankan pentingnya strategi komunikasi yang jelas dan responsif. Ia mengingatkan bahwa sosialisasi sensus harus mampu menjelaskan dua hal utama kepada masyarakat dimana manfaat data yang dihasilkan dan jaminan kerahasiaan informasi yang diberikan.
Selain itu, ia mendorong pendekatan kolaboratif dengan asosiasi bisnis serta komunitas pelaku usaha agar pesan sensus dapat menjangkau kelompok yang lebih luas. Di era informasi yang bergerak cepat, komunikasi pemerintah juga dituntut mampu merespons misinformasi yang berpotensi menurunkan tingkat partisipasi.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
