Dengan kata lain, teknologi tersebut diharapkan menjadi alat pendukung proses belajar, bukan pengganti aktivitas berpikir siswa.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan kebijakan tersebut juga memberikan panduan bagi sekolah dalam memperkenalkan keterampilan digital kepada siswa, termasuk pembelajaran coding dan pemahaman dasar tentang AI.
Ia menjelaskan bahwa pengenalan teknologi tersebut memiliki dua tujuan utama: membekali siswa dengan keterampilan digital serta mendukung proses pembelajaran di kelas.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk pelatihan bagi guru yang akan mengajar materi terkait pemrograman dan kecerdasan buatan.
Selain pelatihan, pemerintah juga menyediakan bahan ajar yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor yang aman.
Mu’ti menegaskan bahwa dengan adanya panduan, pelatihan guru, serta materi pembelajaran yang telah disiapkan, pemanfaatan teknologi digital di sekolah diharapkan berlangsung secara terarah dan tetap mendukung pengembangan kemampuan berpikir siswa.
Penandatanganan kebijakan ini melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
