LOCUSONLINE, GARUT – Isu pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Garut kembali memantik sorotan publik. Kali ini, organisasi relawan politik menyatakan akan membawa dugaan penyimpangan tersebut ke jalur hukum sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana negara.
Laskar Prabowo 08 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Garut menegaskan rencananya melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Langkah tersebut disebut berdasarkan hasil investigasi internal organisasi yang juga merujuk pada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2024.
Melansir berita BANDUNGRAYA.NET. Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut, Oky Nugraha Sosrowiryo, menyatakan pelaporan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (13/3/2026).
Menurut Oky, terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar rencana pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Dugaan Ketidaksesuaian Pekerjaan Pembangunan Gedung
Salah satu temuan berkaitan dengan kegiatan pembangunan gedung dan bangunan yang memiliki nilai kontrak lebih dari Rp10 miliar. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan volume pekerjaan maupun spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
Kegiatan itu diketahui melibatkan sejumlah penyedia jasa, di antaranya CV RPP, CV ADP, CV SAS, dan CV SHT.
Berdasarkan hasil audit, terdapat indikasi kelebihan pembayaran yang muncul akibat kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Nilai potensi kelebihan pembayaran tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
