[Locusonline.co] BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 100 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Mereka terdiri dari 67 pejabat pengawas dan 33 kepala sekolah. Acara pelantikan berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial rotasi jabatan. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk menyegarkan birokrasi sekaligus memperkuat pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Farhan menekankan satu kata kunci yang menjadi fondasi utama pelayanan publik: integritas.
“Dalam setiap pelantikan dan setiap apel saya selalu mengingatkan satu kata kunci, yaitu integritas. Integritas adalah wajah pelayanan publik di mata masyarakat. Semakin baik integritas kita, maka semakin baik pula wajah pemerintah di mata masyarakat,” ujar Farhan.
Pendidikan: Mencetak Pemimpin Masa Depan
Secara khusus, Farhan menyoroti peran strategis para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.
“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat tumbuhnya anak-anak. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian harus ditanamkan sejak dini,” katanya.
Kepala sekolah, menurut Farhan, tidak hanya memimpin lembaga pendidikan, tetapi juga memimpin para guru dan tenaga kependidikan, serta menjadi teladan bagi para siswa. Integritas mereka akan menjadi contoh yang membekas hingga 10, 20, atau 30 tahun mendatang.
Hasil Survei Pelayanan Publik Segera Diumumkan
Farhan mengungkapkan bahwa setelah satu tahun pemerintahan baru berjalan, Pemkot Bandung telah melakukan survei untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil survei ini rencananya akan diumumkan dalam waktu sekitar dua minggu ke depan.
Pengumuman ini penting untuk melihat sejauh mana kepercayaan publik telah terbangun dan aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki.
Rotasi Jabatan: Dinamika Birokrasi yang Wajar
Farhan menjelaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan adalah hal yang wajar dalam sistem birokrasi pemerintahan. Ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengembangan kompetensi aparatur.
“Ini adalah bagian dari dinamika birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Proses penataan jabatan ini juga telah melalui evaluasi dan diskusi bersama berbagai pihak, termasuk dengan DPRD Kota Bandung.
Era Digital: Jaga Etika Komunikasi di Medsos
Di akhir sambutannya, Farhan menyelipkan pesan penting tentang etika komunikasi di era digital. Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah harus bijak dalam menggunakan media sosial.
Kemampuan berkomunikasi melalui media digital bahkan telah dicantumkan dalam fakta integritas yang ditandatangani oleh para pejabat yang baru dilantik.
“Hindari penggunaan kata-kata yang tidak pantas, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, maupun konten yang dapat memberikan dampak negatif,” pintanya.
Dengan dilantiknya 100 pejabat baru ini, diharapkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bandung dapat berjalan semakin optimal. Seluruh pejabat yang dilantik memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Integritas, kompetensi, dan etika menjadi kunci utama untuk mewujudkannya. (**)
