LOCUSONLINE, JAKARTA – Di tengah keluhan publik soal harga obat yang terasa semakin “berat di kantong”, pemerintah mulai menengok ke kemungkinan penyebab yang lebih serius dari sekadar biaya produksi. Dugaan adanya praktik korupsi sistemik di sektor kesehatan pun mulai disorot, memicu respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Respons itu muncul setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung adanya potensi penyimpangan dalam ekosistem industri penjualan obat di Indonesia. KPK menyatakan siap melakukan langkah pencegahan hingga penindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menyambut baik komitmen pemerintah dalam membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola industri kesehatan.
Menurutnya, pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang berjalan secara bersamaan.
Dalam pendekatan pencegahan, KPK membuka peluang kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan, tata kelola program, serta mitigasi risiko penyimpangan, terutama pada program kesehatan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Ia menegaskan bahwa apabila dalam proses pengawasan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, KPK akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KPK menilai sektor kesehatan merupakan bidang yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik sekaligus mengelola anggaran negara yang signifikan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
