Karena itu, sinergi antara KPK dan Kementerian Kesehatan dianggap penting untuk memastikan setiap program kesehatan berjalan transparan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komitmen kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat integritas tata kelola sektor kesehatan sekaligus mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Baca Juga : Dari Beasiswa ke Blacklist: Paspor Kuat, Ingatan Lemah, Negara Dihina
Isu dugaan korupsi ini sebelumnya diangkat langsung oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan KPK terkait penguatan upaya pemberantasan korupsi di sektor kesehatan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Budi menyoroti salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat, yakni tingginya harga obat di Indonesia dibandingkan negara lain.
Ia mencontohkan perbandingan harga dengan Malaysia yang disebut bisa mencapai tiga hingga lima kali lebih murah untuk jenis obat tertentu.
Menurut Budi, selisih harga yang begitu besar sulit dijelaskan hanya dengan alasan pajak atau biaya distribusi.
Ia menyebut tarif pajak yang dikenakan pada produk kesehatan umumnya berada pada kisaran 20 hingga 30 persen, sehingga tidak logis jika perbedaan harga bisa mencapai ratusan persen.
Karena itu, ia menduga terdapat faktor lain yang tidak terbuka ke publik dan berpotensi berkaitan dengan praktik korupsi dalam rantai industri kesehatan.
Budi menjelaskan bahwa industri kesehatan merupakan ekosistem yang melibatkan banyak pihak, mulai dari regulator, rumah sakit, perusahaan asuransi kesehatan, tenaga medis, hingga perusahaan farmasi.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
