Penghematan dilakukan lewat pengaturan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, hingga penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang disesuaikan prioritas. Dengan kata lain, peluru tetap siap, tapi mungkin latihannya sedikit lebih selektif.
Dari parlemen, dukungan datang dengan gaya optimistis. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai efisiensi justru menunjukkan pengelolaan pertahanan yang modern. Hemat, dalam perspektif ini, bukan tanda lemah, melainkan tanda bijak atau setidaknya, terdengar bijak di atas podium.
Namun, tidak semua sepakat menjadikan WFH sebagai jurus pamungkas. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengingatkan agar kebijakan ini tidak dijadikan solusi tunggal. Sebab, tidak semua pekerjaan bisa dipindahkan ke ruang tamu, apalagi yang butuh kehadiran fisik dan interaksi langsung.
Di sisi lain, pengamat dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, melihat kebijakan ini sebagai sinyal politik: Indonesia memilih tetap tenang di tengah dunia yang gaduh. Efisiensi, dalam konteks ini, bukan sekadar hemat BBM, tapi juga strategi agar tidak terlihat ikut memanaskan situasi global.
Pada akhirnya, kombinasi WFH dan efisiensi di sektor pertahanan menggambarkan satu hal yang pasti negara sedang mencoba menyeimbangkan banyak kepentingan sekaligus ekonomi, energi, dan keamanan.
Dan seperti biasa, rakyat diminta ikut berperan. Minimal, dengan satu hari tidak ke kantor. Maksimal? Menunggu apakah hemat ini benar-benar terasa atau sekadar pindah dari tangki bensin ke tagihan listrik rumah.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
