[Locusonline.co] BANDUNG – Polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung kembali mencuat setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, memastikan pihaknya akan segera memanggil sejumlah instansi terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
Pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, dengan menghadirkan BBKSDA Jawa Barat serta Dinas Kehutanan Jawa Barat.
“Kami akan memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar, terutama dalam hal perlindungan dan kesejahteraan satwa,” ujar Ono di Bandung, Minggu.
Kematian Harimau Picu Evaluasi Total
Kematian Huru dan Hara menjadi sorotan serius karena menyangkut standar perawatan satwa di kebun binatang. Ono menegaskan, dalam kondisi seperti ini, keselamatan satwa harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mempertahankan operasional.
Menurutnya, DPRD sejak awal telah mengusulkan opsi pemindahan satwa ke kebun binatang lain yang dinilai lebih siap, seperti Kebun Binatang Ragunan atau Kebun Binatang Surabaya.
Namun, hingga kini langkah tersebut belum terealisasi secara konkret di lapangan.
Krisis Pakan dan Ketergantungan Donasi
Ono mengungkapkan, selama masa transisi pengelolaan, pihak yayasan pengelola Bandung Zoo masih mengandalkan donasi dari pengunjung. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas dan ketersediaan pakan satwa.
Meski saat ini kebutuhan pakan mulai dibantu oleh pemerintah pusat, proses pencairan anggaran yang kerap terlambat menjadi kendala serius.
“Kalau pembayarannya terlambat, operasional di lapangan ikut terganggu. Ini berpengaruh langsung pada kondisi satwa,” jelasnya.
Tak hanya pakan utama, kebutuhan tambahan seperti pakan ekstra, bahan bakar operasional, hingga perawatan lingkungan juga dinilai masih jauh dari ideal.
Tata Kelola Dinilai Belum Jelas
Pasca pengambilalihan oleh pemerintah pusat, Ono menilai belum ada perbaikan signifikan dalam tata kelola Bandung Zoo. Ia menyoroti belum adanya standar operasional yang jelas serta lemahnya koordinasi antarinstansi.
Kondisi ini dikhawatirkan terus berdampak pada kesejahteraan satwa maupun keberlanjutan operasional kebun binatang.
Nasib Karyawan Jadi Sorotan
Selain persoalan satwa, DPRD Jabar juga menyoroti kondisi ratusan karyawan yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian, baik dari sisi status kepegawaian maupun penghasilan.
“Ini bukan hanya soal satwa, tapi juga urusan kemanusiaan. Pemerintah harus hadir agar para karyawan bisa bekerja dengan tenang,” tegas Ono.
Dorong Langkah Nyata dan Perbaikan Menyeluruh
Ono mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil langkah konkret. Mulai dari penataan status kepegawaian, pembenahan sistem pengelolaan, hingga memastikan standar kesejahteraan satwa terpenuhi.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap pengelolaan kebun binatang di Indonesia, khususnya yang berada dalam masa transisi.
Dengan rencana pemanggilan instansi terkait, DPRD Jawa Barat berharap ada kejelasan tanggung jawab serta solusi nyata agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan Harimau Benggala dan satwa lainnya mendapatkan perlindungan yang layak.
